Kementerian Sosial tengah meninjau rencana pengadaan mobil listrik untuk kebutuhan operasional sekolah rakyat di kota-kota besar.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa anggaran untuk pembelian kendaraan tersebut masih dalam tahap kajian internal.
“Jika memungkinkan, ya, mobil listrik. Tetapi kalau tidak memungkinkan, tetap akan menggunakan mobil konvensional,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, pada Senin malam, 6 April 2026.
Rencana pengadaan mobil listrik ini muncul seiring kebijakan nasional terkait penghematan energi.
Menurut Gus Ipul, kementerian akan memprioritaskan pembelian kendaraan listrik jika memang ada kebutuhan pengadaan mobil baru.
“Kami akan mencoba memprioritaskan mobil listrik. Tentu ini juga sejalan dengan tujuan efisiensi energi,” jelasnya.
Gus Ipul menambahkan, penggunaan mobil listrik nantinya untuk mendukung aktivitas sekolah rakyat, seperti mengantar siswa mengikuti lomba atau menjemput siswa yang sakit.
Namun, penerapannya kemungkinan hanya berlaku di kota besar karena belum semua wilayah memiliki infrastruktur pengisian kendaraan listrik.
Beberapa daerah juga memiliki medan yang kurang mendukung kendaraan listrik.
Selain itu, Gus Ipul menyebutkan kemungkinan pemindahan sebagian kendaraan operasional kementerian ke daerah-daerah.
“Jika perlu, mobil-mobil di Jakarta bisa dialihkan ke beberapa wilayah,” ungkapnya.
Kendaraan yang akan dipindahkan hanyalah yang masih berbahan bakar minyak (BBM), sementara kendaraan di pusat akan didominasi oleh kendaraan listrik.
“Insya Allah, kami akan bertransformasi menuju penggunaan kendaraan listrik atau motor listrik,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membahas soal penghematan energi nasional dengan jajaran menteri.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak di pasar energi global, terutama terkait konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, isu penghematan energi menjadi salah satu topik dalam rapat koordinasi tindak lanjut arahan presiden.
Beberapa hal yang dibahas termasuk pemberlakuan sistem kerja dari rumah atau work from home secara adaptif, efisiensi anggaran, penguatan kebijakan B50, hingga penghematan energi nasional.
“Semua wacana ini dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi global yang berdampak pada stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional,” katanya.
