Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA (Mandalika Grand Prix Association), menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai banyaknya perizinan yang diperlukan untuk menyelenggarakan MotoGP di Mandalika.
Menurutnya, ada aspek-aspek prinsip yang memang sulit untuk disederhanakan.
Jokowi mengaku terkejut dengan banyaknya surat izin yang harus diurus untuk menggelar balapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia menyebut ada 13 surat izin yang harus diurus, yang kemudian diperhalus menjadi surat rekomendasi dari berbagai pihak terkait.
“Ketika saya tanyakan tentang perizinan, saya lemas. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan izin, melainkan surat rekomendasi,” ungkap Jokowi pada 24 Juni 2024.
Menurut Jokowi, surat izin tersebut mencakup surat dari Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri, serta izin dari RSUD dan Dinas Kebakaran.
“Harus ada izin ini, kalau tidak, izin-izin tersebut tidak akan keluar. Jika saya menjadi penyelenggara acara itu, saya akan lemas sebelum acara dimulai,” kata Kepala Negara.
Menanggapi hal tersebut, Priandhi mengatakan ada beberapa hal prinsip yang memang tidak bisa disederhanakan. Ia mencontohkan perlunya koordinasi dengan desa di sekitar Sirkuit Mandalika.
“Kalau saya bilang memang harus ya, maksudnya kami harus pamit ke desa sekitar. Karena desa sekitar yang memiliki rumah di sini, jangan sampai kami mengadakan acara di depan, mereka punya hajatan, dan menutup jalan, makanya perlu disatukan,” jelas Priandhi kepada media di Sirkuit Mandalika pada Jumat, 5 Juli 2024.
“Apakah penyederhanaan akan menyelesaikan semua masalah? Desanya tidak tahu, yang tahu hanya struktur atasnya yang bikin acara pernikahan, menutup jalan, atau masjid yang mengadakan acara. Kami harus saling koordinasi,” lanjutnya.
Priandhi menjelaskan bahwa penyederhanaan memang mungkin dilakukan. Namun, izin-izin atau surat rekomendasi yang penting tidak bisa dihilangkan, seperti penambahan tim medis yang memerlukan koordinasi dengan RSUD Mandalika.
“Tahapan-tahapan normal harus dilakukan. Penyederhanaan bisa dilakukan tanpa mengorbankan hal-hal yang penting dan prinsip,” tegas Priandhi.
“Jadi untuk mengadakan satu event, apa pun itu, harus ada koordinasi. Misalnya terkait medical spot dan kebutuhan helikopter, tidak bisa dilakukan diam-diam. Jadi memang perlu,” tambahnya.
MotoGP Mandalika 2024 sendiri akan berlangsung pada 27-29 September di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah. MGPA terus mematangkan persiapan untuk menyukseskan acara tersebut.
